Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Advokasi Sanitasi, Bagaimana?

Sanitasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Bahkan sanitasi menurut beberapa pakar adalah hak asasi manusia dan modal investasi bangsa.

Sayangnya, pentingnya persoalan sanitasi ini belum menjadi kesadaran bersama. Masalah sanitasi seringkali kalah prioritas dibanding dengan masalah ekonomi dan kebutuhan fisik lainnya. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi.

Karena itu perlu ada pendekatan persuasif dengan cara-cara yang komunikatif dan inovatif yang memperhatikan setiap segmen sasaran. Di sinilah pentingnya ada advokasi sanitasi kepada berbagai pihak, terutama para penentu kebijakan (policymakers) dan berbagai sektor lainnya, seperti media massa, NGO, universitas, publik ditingkat pusat maupun daerah.

“Advokasi” adalah suatu  pendekatan kepada seseorang atau badan/organisasi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan.   Secara operasional, “Advokasi” adalah kombinasi antara gerakan perorangan dan masyarakat yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaaan gagasan, atau dukungan terhadap sistim, untuk suatu tujuan atau program tertentu. (WHO)

Advokasi dan komunikasi  yang efektif dapat berhasil bila  dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan implementasinya  terhadap  para stakeholder (stakeholder primer, mitra (sekunder), kunci ataupun lawan).

Dengan demikian identifikasi dan analisis kepentingan stakeholders merupakan langkah awal dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi. Hasil dari analisis stakeholder ini dapat memberikan asupan  untuk teknik yang akan dipilih dalam memberikan advokasi dan komunikasi. Di samping itu pemilihan bahan yang digunakan dalam melakukan advokasi dan komunikasi juga merupakan hal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan advokasi dan komunikasi .

Maksud dan Tujuan

Maksud advokasi adalah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman. Dalam hal ini, advokasi termasuk usaha-usaha yang membangun dan mempertahankan dukungan untuk program-program sanitasi. Advokasi bukan sebuah strategi keberlanjutan pembiayaan atau mobilisasi sumberdaya. Advokasi adalah alat yang sangat ampuh yang dapat digunakan untuk menggunakan strategi-strategi kesinambungan penyelenggaraan secara tepat.

Advokasi berarti mengajukan argumen yang kuat didukung oleh informasi yang baik yang membuat orang mendukung apa yang kita lakukan. Hal ini membutuhkan:

  • Keterampilan komunikasi yang baik,
  • Kemampuan untuk membangun relasi dengan orang lain, dan
  • Komitmen terus-menerus. Presentasi satu kali jarang sekali cukup memadai untuk meyakinkan orang agar mendukung.

Untuk beradvokasi mendukung keberlanjutan pembiayaan harus:

  • Mengerti sepenuhnya mengenai kebutuhan biaya dan pembiayaan dari programnya,
  • Mengetahui orang atau organisasi yang akan anda yakinkan, dan
  • Mengetahui apa yang dapat membujuk mereka (dan siap untuk memberikannya pada mereka).

Bagaimana Memulainya?

Untuk menjadi advokat yang sukses, harus membuat rencana pendekatan dengan hati-hati. Langkah-langkah utama adalah dengan:

  • Mendefinisikan kegiatan atau tujuan yang diinginkan,
  • Mengidentifikasi para pembuat keputusan utama,
  • Menggambarkan apa yang harus terjadi sebelum para pembuat keputusan bisa atau akan mengambil tindakan,
  • Mendefinisikan siapa yang akan meyakinkan para pembuat keputusan utama untuk mengambil tindakan, dan
  • Menggariskan motivasi dan kendala-kendala dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai cara masyarakat dan institusi mengatasi berbagai isu baik yang tertulis (misalnya undang-undang) ataupun tidak tertulis (misalnya etika, norma sosial). Kebijakan dapat bersifat formal (seperti Strategi Nasional Penyelenggaraan Sanitasi) atau informal (fakta bahwa penyelenggaraan sanitasi oleh masyarakat luas).

Kelompok Sasaran Advokasi

Kelompok sasaran advokasi antara lain:

  • Pembuat kebijakan di beberapa Departemen termasuk Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Bappenas, Kementrian Lingkungan Hidup, dan Kementrian Koordinator Kesra,
  • Politisi, Birokrat, termasuk para menteri yang bertanggungjawab untuk Departemen di atas, dan berbagai wakil rakyat di DPR yang menangani masalah kesehatan dan lingkungan hidup,
  • Kalangan media massa,
  • Para guru, dosen dan komite sekolah,
  • Orang -orang yang terlibat dalam kegiatan pengembangan sanitasi,
  • Masyarakat sekitar dan anggota keluarga di lokasi program pengembangan sanitasi,
  • Pimpinan informal masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat baik tingkat lokal atau tingkat nasional,
  • Para pimpinan berbagai agama,
  • LSM lokal, nasional, dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan, ligkungan dan sanitasi.

Kelompok sasaran primer advokasi sanitasi

  • Pembuat kebijakan nasional: DepKeu, DepKes, Dep. PU dan Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Depdagri
  • Pembuat kebijakan pemerintah daerah: politisi, anggota DPRD
  • Administrator/manajer pemerintahan daerah: gubernur, walikota, bupati, pemerintah kota, kantor kelurahan
  • Penduduk perkotaan: penghuni rumah sewa murah dan daerah kumuh
  • Penduduk perkotaan: pemilik rumah yang miskin dan tidak miskin
  • Pengembang dan investor swasta di bidang perumahan perkotaan.

Kelompok sasaran sekunder (orang-orang yang  mempengaruhi kelompok sasaran primer) advokasi sanitasi

  • Kalangan mass media: asosiasi wartawan, produser/penyiar radio/TV, kantor berita, editor surat kabar
  • Organisasi masyarakat madani: forum warga, organisasi pelanggan, asosiasi penghuni, LSM yang aktif di daerah miskin perkotaan.
  • Lembaga akademis dan pelatihan, perencana perkotaan/masyarakat dan tenaga ahli lingkungan/profesional lingkungan/profesional kesehatan masyarakat
  • Lembaga donor.

Kelompok-kelompok yang paling penting untuk diadvokasi tergantung dari masalah sosial yang dihadapi, tetapi advokasi yang sukses perlu memperoleh dukungan dari semua kelompok sasaran advokasi. Dengan kata lain advokasi bukanlah merupakan pekerjaan seorang individu saja.

Prinsip-Prinsip Advokasi

1. Kegiatan advokasi harus menghindari terjadinya kesalahpahaman peningkatan dampak buruk. Penyelenggaraan sanitasi harus dilaksanakan secara terus menerus. Risiko yang timbul pada institusi dapat juga terjadi selama proses advokasi. Sebagai contoh, dalam upaya untuk mendapatkan perhatian media mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanitasi, institusi penyelenggara mungkin dapat dibujuk untuk tampil dan dipublikasikan di televisi. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius dan perlu dicegah. Kecuali jika penyelenggaraan sanitasi tadi telah diberitahu sebelumnya dan memahami  secara jelas konsekuensi yang mungkin terjadi atas publikasi tersebut.

2. Dapat menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Banyak orang berpendapat bahwa penyelenggaraan sanitasi harus  dilakukan secara lengkap dan tuntas. Ini berarti bahwa seluruh penyelenggaraan sanitasi berlangsung terus menerus. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan beberapa tahun atau dekade. Sedangkan beberapa pihak berpendapat bahwa tujuan tersbut tak akan pernah tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan implementasi program penanggulangan masalah sanitasi lainnya seperti kelembagaan, pengaturan, kemiskinan, masalah pembiyaan, dan jender dll.

Kegiatan ini harus dapat menerima kenyataan bahwa sanitasi ada dalam masyarakat. Pada situasi seperti ini, penekanan usaha-usaha advokasi harus difokuskan pada tujuan jangka pendek seperti memberikan kebijakan sanitasi yang berbasis masyarakat di kalangan para pengambil kebijakan.

3. Tujuan harus dikaitkan dengan kegiatan yang dapat dibuktikan dengan penelitian. Perlu dipastikan bahwa semua kegiatan advokasi yang dilaksanakan dapat dibuktikan berhasil melalui penelitian. Oleh karena itu pelaksana advokasi harus mengerti dasar-dasar penelitian dan mengikuti terus menerus perkembangan dan temuan-temuan baru dalam penyelenggaraan sanitasi.

4. Spesifik dan terarah, yang harus disesuaikan dengan masalah sosial, budaya, dan politik. Dalam banyak hal, advokasi disesuaikan dengan situasi masyarakat. Para pelaksana advokasi hendaknya mengetahui sistem politik, sejarah, kebudayaan, dan masyarakat dan menyesuaikan kegiatan dengan masalah yang ada.

5. Harus ditujukan pada berbagai sektor dan tokoh masyarakat dengan menggunakan teknik yang berbeda pada saat yang bersamaan. Keberhasilan advokasi tergantung juga pada penggunaan berbagai strategi yang saling melengkapi. Untuk mendapatkan hasil advokasi yang maksimal dengan lingkungan yang mendukung dalam penyelenggaraan sanitasi, advokasi dilakukan pada berbagai individu dan kelompok yang berpengaruh pada waktu yang bersamaan.

Advokasi hendaknya juga dilihat sebagai proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan di setiap tingkat masyarakat mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional dan international. Meskipun berbagai kegiatan ditekankan pada tingkatan masyarakat tertentu, keberhasilan advokasi tetap memerlukan kegiatan dengan jangkauan penuh pada setiap tingkatan secara berkesinambungan.

6. Harus dilaksanakan secepat mungkin dan dalam tingkatan yang seluas mungkin dalam lingkup sosial, politik, dan pendanaan. Faktor waktu sangat penting dalam upaya-upaya advokasi. Besarnya program tersebut tergantung pada banyak faktor seperti jumlah layanan sanitasi, dan perilaku para pengambil keputusan. Misalnya program percontohan harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir. Percontohan ini dapat menunjukkan keefektifan kegiatan dalam lingkup lokal (melalui evaluasi). Hasil program percontohan ini sebaiknya disebarluaskan kepada individu-individu dan kelompok-kelompok yang berpengaruh. Hal ini mengarah pada perubahan kebijakan dan pengenalan kegiatan pada skala yang efektif.

7. Memastikan Stakeholder dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada semua kegiatan dan program-program yang dilaksanakan. Keterlibatan para stakeholder seperti ini akan meningkatkan percepatan program-program yang efektif, dan menghasilkan program yang lebih berkualitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

8. Mampu mengangkat isu-isu baru tentang sanitasi dan memberikanrespon terhadap cara­-cara yang dilakukan oleh institusi, media dan yang lainnya dalam menanggapi masalah sanitasi. Proses advokasi tidak hanya dianggap sebatas pada pencapaian tujuan yang ditentukan oleh para pelaksana advokasi, tetapi hal ini juga merupakan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Pada setiap tingkat pelaksanaan advokasi, beberapa peristiwa penting dapat terjadi. Sebagai contoh, seorang politisi mungkin menemukan bahwa perlu peningkatan dana sanitasi, atau sebuah survei surat kabar mungkin menemukan banyak masyarakat yang prihatin dengan penyelenggaraan sanitasi di suatu wilayah. Para pelaksana advokasi perlu memperhatikan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan mencari kesempatan seperti ini, menjadikan sebagai sumber-sumber yang ada untuk memanfaatkan kesempatan tersebut, seperti menghubungi juru bicara surat kabar tersebut kapan saja.

Meskipun sebagian dari penolakan ini akan diketahui dan menjadi subyek kegiatan kelompok advokasi, kelompok lain yang menolak akan terus bermunculan. Oleh karena itu para pelaksana advokasi harus siap dengan bukti-bukti dan melibatkan kelompok yang berpengaruh seperti media, politisi, dan kelompok penting lainnya untuk mengatasi setiap penolakan secepatnya.

Itulah beberapa prinsip yang memungkinkan proses advokasi berjalan sesuai dengan harapan. Tentu advokasi tidak mudah, tapi proses harus tetap berjalan.