Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

BARU!!! Surat Edaran Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerah

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran terbaru tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah. Surat edaran bernomor 660/4919/SJ ini membatalkan berlakunya buku Pedoman Kelembagaan dan Indikasi Kegiatan PPSP di Daerah.

Dalam surat edaran itu Mendagri Gamawan Fauzi meminta perhatian kepada seluruh kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) agar segera melakukan upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman secara menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu di daerah mengacu pada pengelolaan program PPSP di daerah.

Selain itu, daerah diminta membentuk dan menetapkan Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program PPSP. Daerah diminta meningkatkan pelayanan sanitasi dengan membangun sistem dan prosedur yang handal untuk mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sesuai kewenangan masing-masing. Mendagri meminta kepala daerah menetapkan keputusan (gubernur/bupati/walikota) tentang pokja sanitasi agar melakukan penyesuaian sebagaimana yang dilampirkan dalam surat edaran tersebut.

Di lampiran surat edaran ini juga disertakan struktur organisasi pokja sanitasi. Berdasarkan surat Mendagri ini, ketua pokja sanitasi baik di level provinsi maupun kabupaten/kota diduduki oleh Sekretaris Daerah, dan sekretarisnya adalah asisten perekonomian dan pembangunan.

Melalui surat ini Kementerian Dalam Negeri menata kembali kelembagaan Pokja Sanitasi sehingga setiap fungsi bisa berjalan lebih efektif. Makanya, tupoksi seluruh struktur pokja di-update kembali sehingga semua tahapan dalam PPSP dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi tergambar dengan jelas. [] MJ