Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Pamsimas II Konsep Baru, Perluas Sasaran

pamsimas1Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahap II yang dilaksanakan pada 2013 – 2016 akan memperluas sasarannya ke 156 kabupaten di 32 provinsi. Pada tahap I hanya menyasar 5.000 desa di 110 kabupaten di 15 provinsi. Diharapkan program ini tidak hanya mengandalkan pinjaman dan hibah luar negeri, namun dituntut kepedulian Pemda untuk menjamin keberlanjutan program dan mereplikasikan Pamsimas di daerahnya.

“Pemda harus mengubah cara pandang bahwa yang harus dikeluarkan bukan sharing budget, tapi sharing program karena kami hanya membantu apa yang sudah menjadi kewajiban Pemda dalam penyediaan air minum dan sanitasi,” kata Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, di hadapan peserta Sosialisasi Program Pamsimas Tahap II di Bali, akhir Nopember lalu.

Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin di perdesaan dan daerah pinggiran kota, serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat.

Pamsimas tahap II ini memanfaatkan dana USD 250 juta yang terdiri dari tambahan pinjaman IDA Credit USD 100 juta, GoI USD 100 juta, dan hibah AusAID USD 50 juta. Ada sedikit perubahan dalam Pamsimas II ini dibandingkan Pamsimas I. Anggaran setiap desa tidak akan sama seperti sebelumnya tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Kabupaten/kota nantinya yang akan memetakan dan mengoordinasikan kebutuhan yang telah ditargetkan oleh pemerintah pusat.

Budi menekankan pentingnya kepedulian Pemda ini. Soalnya berdasarkan temuan dari survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Pemda cenderung tidak peduli dengan keberlanjutan Pamsimas. Ia menjelaskan, yang bisa dilakukan Pemda untuk keberlanjutan Pamsimas tidak saja sharing pendanaan, tapi dengan menyediakan fasilitator, melakukan monitoring, mengajarkan masyarakat cara mengatur tarif, dan lainnya.

Dalam Rakornas Pamsimas II di Jakarta, awal Desember, Budi mengapresiasi kinerja Pamsimas tahap I. Program ini berhasil menambah pelayanan akses air minum sebanyak 4,24 juta jiwa, dengan  jumlah desa sasaran dari tahun 2008-2012 adalah sebanyak 6855 desa di 110 kab/kota pada 15 provinsi.

Selain itu, hasil audit BPKP untuk pelaksanaan program ini juga cukup bagus. Temuan hasil audit BPKP untuk pelaksanaan Pamsimas tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebanyak 796 temuan, senilai  Rp 11.939.624.620 dan yang sudah ditindaklanjuti adalah sebanyak 554 temuan senilai Rp 10.951.586.379. Diharapkan sisa temuan sebanyak 242 dengan nilai Rp 988.038.241 dapat diselesaikan pada tahun 2013. Nilai temuan itu sekitar 1 persen dari total anggaran Pamsimas yang ada.

Berdasarkan survei LP3ES, masih ada sasaran Pamasimas yang tidak tepat sasaran. “Namun saya tegaskan,  sasaran Pamsimas memang tidak harus masyarakat tidak mampu, tapi masyarakat yang memang membutuhkan air,” tegas Budi.

Budi mengakui, masih ada infrastruktur di berbagai desa hasil pembangunan Pamsimas yang tidak berlanjut. Hal ini dikarenakan kelembagaan setempat tidak bagus, sehingga pembiayaan dan iuran masyarakat sebagai keberlanjutan program tidak berjalan.

“Kalau masyarakat sudah iuran tidak cukup, harus ada subsidi. Pembinaan harus terus dilakukan dan hal ini merupakan tanggung jawab kabupaten atau kota setempat untuk membinanya,” katanya.

Sementara itu, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi mengatakan, keberhasilan program Pamsimas ini perlu ditindaklanjuti dengan dibentuknya asosiasi pengelola SPAM desa Pamsimas. Asosiasi ini penting untuk mendorong seluruh desa di Indonesia dalam kegiatan ini. Asosiasi ini juga berfungsi sebagai wadah untuk saling tukar ilmu dan informasi terkait program yang dijalankan.

Ia menambahkan, dukungan perusahaan atau swasta  dalam CSR-nya untuk kegiatan ini sangat diharapkan. “Pemerintah di seluruh dunia manapun tidak akan mampu membangun infrastruktur tanpa bantuan perusahaan swasta dan masyarakat,” kata Dedy. [] MJ