Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Soal TPA Sampah, Semua Daerah Langgar UU?

Amanah Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan tidak dipatuhi oleh daerah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hingga saat ini belum berubah. TPA tetap saja menggunakan sistem open dumping.

Padahal, UU itu mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk menutup TPA open dumping. Daerah diberi waktu lima tahun sejak UU itu disahkan oleh oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2008. Ini tertuang dalam Pasal 44 ayat 2, yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.”

Indonesia Solid Waste Association (InSWA) melakukan studi terhadap 24 TPA di Indonesia dengan perincian, 10 TPA untuk kategori kota metropolitan dan 14 TPA untuk kategori kota besar. Hasilnya, jangankan untuk sanitary landfill, control landfill pun masih jauh.

Di 10 kota metropolitasn, hanya 1 TPA yang melakukan penutupan dengan tanah (pengurukan) seminggu sekali, sementara empat TPA dua minggu sekali, dan lima TPA lainnya sebulan sekali sampai setahun sekali.

penutupan_tpa_1

Di 14 kota besar, didapatkan ada 1 TPA yang ditutup tiga hari sekali, satu TPA seminggu sekali, dua TPA dua minggu sekali. Dan mayoritas (8 TPA) menutup dengan tanah 1 bulan sekali sampai setahun. Dan ternyata dua TPA menutup dengan tanah lebih dari setahun bahkan tidak ditutup sama sekali.

penutupan_sampah_2

InSWA menyimpulkan, hampir di seluruh kota metropolitan dan besar, penutupan sampah tidak dilakukan sesuai dengan metode pembuangan sampah yang benar. Kondisi yang sama juga ditemukan di kota-kota sedang dan kecil. Kondisi ini terjadi karena penanganan sampah di TPA masih mengalami beberapa kendala. Di antaranya, minimnya penataan lahan, ketersediaan peralatan berat, dan biaya operasional untuk mengakhiri sistem pembuangan terbuka. Perencanaan penutupan TPA yang semestinya dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU 18/2008 masih belum dimiliki oleh sebagian besar Pemerintah Daerah.

Pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana agar pemerintah taat terhadap UU ini? Pengamat persampahan yang juga Ketua Umum InSWA Sri Bebassari menyatakan, pemerintah harus bisa memaksa daerah untuk menjalankan amanah UU ini.

Salah satu yang diusulkan anggota Dewan Pertimbangan Adipura ini adalah memasukkan prasyarat penutupan TPA open dumping ini dalam pemberian penghargaan Adipura. “Saya sih mintanya tahun ini, tapi pemerintah maunya tahun depan,” paparnya.

Dengan mengaitkannya dengan penghargaan Adipura, lanjutnya, diharapkan daerah bekerja keras untuk mengubah TPA mereka dari open dumping ke control landfill atau sanitary landfill. “Kalau tidak, ya sudah, nggak ada yang akan dapat Adipura,” tandasnya.

Ayo gimana daerah? [] MJ