Written by Administrator Friday, 04 December 2009 17:28

Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) kembali menggelar Konferensi Sanitasi Nasional. Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) merupakan upaya advokasi pembangunan sanitasi di Indonesia bagi pencapaian target pembangunan nasional. Konferensi akan berlangsung 8-10 Desember di Hotel Millenium, Jakarta.

Konferensi ini dilatarbelakangi kondisi sanitasi di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih banyak memerlukan perhatian, terutama karena akses masyarakat terhadap sanitasi dasar masih sangat rendah. Menurut Water Supply & Sanitation Collaborative Council, sebanyak 2,6 milyar manusia atau 40 persen penduduk dunia tidak memiliki akses untuk mendapatkan sanitasi dasar. Di Indonesia sendiri layanan sani­tasi dasar yang aman baru mencapai 71,06 persen penduduk di perkotaan dan 32,47 persen penduduk di perdesaan.

KSN 2009 mengambil tema: “Mempercepat pembangunan sanitasi, untuk memenuhi pelayanan dasar rakyat”. Tema ini cukup penting mengingat:

1. Akses sanitasi penduduk Indonesia masih rendah. Sekitar 70 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap sanitasi. Sembilan belas juta di antaranya hidup di perkotaan dengan daya dukung lingkungan yang kritis.
2. Kualitas lingkungan yang amat buruk. Kondisi di atas menghasilkan setidaknya 14.000 ton tinja dan 176.000 meter kubik urine terbuang setiap harinya ke badan air, tanah, danau, dan pantai. Dampaknya, 75% sungai tercemar berat dan 80% air tanah tercemar limbah manusia. Akibatnya masyarakat harus membayar rata-rata 25% lebih mahal untuk air bersih perpipaan.
3. Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah. Dari tiap 1000 bayi lahir, hampir 50 di antaranya meninggal karena diare sebelum usia 5 tahun. Buruknya sanitasi turut menurunkan nilai HDI (Human Development Index), Indonesia hanya menempati urutan 41 dari 102 negara berkembang di dunia.
4. Potensi kerugian ekonomi yang amat tinggi. Berdasarkan studi Bank Dunia pada tahun 2007, potensi kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk mencapai Rp. 58 triliun per tahun. Jumlah ini setara dengan 2,3% GDP atau sama saja dengan kebocoran pada angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Angka ini mencakup besarnya biaya kesehatan dan hilangnya produktifitas masyarakat yang terganggu akibat sakit.
5. Investasi sanitasi yang masih belum memadai. Dalam lima tahun terakhir, investasi untuk sanitasi sudah meningkat pesat, yaitu mencapai sekitar Rp. 5.000 per kapita per tahun. Kondisi investasi pada periode 30 tahun sebelumnya (1974- 2004) hanya mencapai Rp. 200 per kapita per tahun. Namun peningkatan tersebut masih jauh dari ideal, karena baru 10% dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar yang seharusnya, yakni Rp. 47.000 per kapita per tahun. Angka yang amat timpang tersebut menunjukkan betapa jauhnya sanitasi Indonesia telah tertinggal.

KSN sebelumnya berlangsung pada tahun 2007. Saat itu KSN menghasilkan  Kesepakatan Bersama Konferensi Sanitasi Nasional yang dikenal dengan ’Deklarasi Jakarta’. Dalam Deklarasi Jakarta, para Menteri terkait pembangunan sektor sanitasi menyepakati pentingnya pembangunan sanitasi bagi kesejahteraan bangsa, khususnya masyarakat miskin. Sebagaimana KSN I, sejumlah menteri akan berbicara pada konferensi yang dihadiri para pemangku kepentingan sektor sanitasi di tingkat pusat dan daerah.

Peningkatan Perhatian

Sejak 2007, pemerintah terus berproses melakukan upaya peningkatan dukungan pembangunan sanitasi melalui peningkatan pemahaman tentang sanitasi di kalangan pejabat pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten. Hasilnya, dilahirkannya Deklarasi Blitar dan Deklarasi Payakumbuh sebagai pernyataan komitmen Pemimpin Daerah terhadap Percepatan Pembangunan Sanitasi. Selain itu, tahun 2008 yang ditetapkan sebagai Tahun Sanitasi (International Year of Sanitation/IYOS) telah turut membangkitkan kesa­daran dan komitmen berbagai pemangku kepentingan.

Semuanya mengarah pada inisiatif daerah untuk membangun dan berkontribusi pada pembangunan nasional sektor sanitasi. Saat ini 24 kota yang telah memiliki Strategi Sanitasi Kota sebagai upaya awal membangun sanitasi perkotaan secara lebih terkoordinasi, komprehensif dan tanggap kebutuhan.

Pemerintah telah mencanangkan target pada tahun 2014 yaitu :

1. Pengembangan pelayanan air limbah melalui sistem sewerage di 16 kota dan sistem setempat serta komunal di 226 kota.
2. Stop Buang Air Besar sembarangan (BABs)..
3. Penerapan praktik 3R secara nasional dan peningkatan sistem Tempat Penampungan 3. (TPA) sampah menjadi sanitary landfill untuk melayani 240 kawasan perkotaan.
4. Pengurangan genangan air di 100 kawasan strategis perkotaan seluas 22.500 Ha.

Tujuan

KSN II bertujuan mengadvokasikan capaian pembangunan sanitasi di Indonesia berdasarkan Deklarasi Jakarta berikut target capaian pembangunan 2014 dan langkah yang diperlukan untuk mencapai target tersebut, dengan :

1. Mengukur dan mempromosikan capaian pembangunan sanitasi berdasar Deklarasi Jakarta dari KSN I pada 2007 dan Rembug Sanitasi Nasional pada 2008.
2. Memfasilitasi terbangunnya komitmen kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi.
3. Meluncurkan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)  sebagai langkah kongkrit pembangunan Sanitasi di Indonesia untuk 5 tahun ke depan sekaligus sebagai momentum pencanangan Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi dalam Program Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
4. Berbagi informasi mengenai praktik-praktik sanitasi yang sudah terbukti berhasil dalam  rangka mendukung PPSP

Jadwal Kegiatan Konferensi Sanitasi Nasional (klik)

Kembali