Tuesday, 08 December 2009 21:49

Wakil Presiden Boediono secara resmi membuka Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) II tahun 2009 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (8/9). Konferensi ini mengambil tema: “Mempercepat pembangunan sanitasi, untuk memenuhi pelayanan dasar rakyat”

Dalam sambutannya, Wapres menjelaskan akses sanitasi di Indonesia masih sangat tertinggal. Bahkan, menurutnya, sanitasi yang buruk itu berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp 58 trilyun. Ini adalah kerugian yang didasarkan studi dari Water and Sanitation Program Bank Dunia pada tahun 2007.

Wapres mengatakan jumlah Rp 58 trilyun per tahun itu setara dengan 2,3 persen dari PDB. Potensi kerugian ini misalnya mencakup waktu produktif yang terbuang akibat sakit dan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan karena lingkungan yang kurang baik dan terhambatnya kegiatan kegiatan ekonomi lain.

"Tentu itu hanya yang bisa dihitung dalam uang, kita belum menghitung segi segi yang tidak bisa diukur dengan uang seperti berbagai aspek kualitas hidup yang secara umum dirasakan oleh masyarakat kita sehari hari," jelas Boediono.

Lebih lanjut Boediono mengungkapkan, di perkotaan akses sanitasi dasar baru mencapai 71 persen penduduk. Sedangkan di desa, angkanya lebih rendah lagi yakni sekitar sepertiganya.

Karena itu, ia mengimbau partisipasi masyarakat di bidang sanitasi ini. Caranya dengan melakukan perubahan fundamental khususnya menyangkut budaya, pola hidup dan perilaku sehari-hari masyarakat. Peran serta itu penting guna mendorong tercapainya kualitas sanitasi yang baik dan akses yang makin luas.

Menurut Boediono, Indonesia sangat tertinggal dalam akses sanitasi sehingga diperlukan percepatan peningkatan akses maupun kualitas sanitasi di seluruh pelosok Tanah Air. Selain itu, lanjutnya, sanitasi adalah salah satu hajat hidup dasar dari seluruh masyarakat sehingga akses kepada sanitasi menentukan kualitas hidup masyarakat itu.

“Saya kira pemerintah bertekad untuk mempercepat pelaksanaan upaya untuk meningkatkan akses sanitasi, yakni meningkatkan akses terhadap sanitasi sehingga pada 2015 secara keseluruhan, setidaknya 59,1% penduduk, telah memiliki akses ke sanitasi dasar yang layak,” ujarnya. Akan tetapi pencapaian sebesar 59,1% tersebut adalah pencapaian minimal sehingga diharapkan bisa lebih besar dari angka itu.

Pembukaan konferesni ini selain dihadiri oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Setyaningsih dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, acara tersebut juga dihadiri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana.

Konferensi Sanitasi Nasional ini berlangsung hingga 10 Desember mendatang di Hotel Milenium Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) sebagai upaya advokasi pembangunan sanitasi di Indonesia bagi pencapaian target pembangunan nasional. Konferensi akan berlangsung hingga 10 Desember di Hotel Millenium, Jakarta.  Sekitar 200 orang hadir dalam konferensi tersebut.

Penyelenggaraan konferensi ini dilatarbelakangi kondisi sanitasi yang masih memprihatinkan, khususnya menyangkut akses masyarakat terhadap sanitasi dasar masih sangat rendah. Di Indonesia sendiri layanan sanitasi dasar yang aman baru mencapai 71,06 persen penduduk di perkotaan dan 32,47 persen penduduk di perdesaan.

Artinya, sekitar 70 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap sanitasi. Sembilan belas juta di antaranya hidup di perkotaan dengan daya dukung lingkungan yang kritis.

Kondisi di atas menghasilkan setidaknya 14.000 ton tinja dan 176.000 meter kubik urine terbuang setiap harinya ke badan air, tanah, danau, dan pantai. Dampaknya, 75 persen sungai tercemar berat dan 80 persen air tanah tercemar limbah manusia. Akibatnya masyarakat harus membayar rata-rata 25 persen lebih mahal untuk air bersih perpipaan.

Dampak kesehatan masyarakat sudah sangat parah. Dari tiap 1000 bayi lahir, hampir 50 di antaranya meninggal karena diare sebelum usia 5 tahun. Buruknya sanitasi turut menurunkan nilai HDI (Human Development Index), Indonesia hanya menempati urutan 41 dari 102 negara berkembang di dunia.

Investasi di sektor sanitasi yang masih belum memadai. Dalam lima tahun terakhir, investasi untuk sanitasi sudah meningkat pesat, yaitu mencapai sekitar Rp. 5.000 per kapita per tahun. Kondisi investasi pada periode 30 tahun sebelumnya (1974- 2004) hanya mencapai Rp. 200 per kapita per tahun. Namun peningkatan tersebut masih jauh dari ideal, karena baru 10 persen dari kebutuhan pelayanan sanitasi dasar yang seharusnya, yakni Rp. 47.000 per kapita per tahun. Angka yang amat timpang tersebut menunjukkan betapa jauhnya sanitasi Indonesia telah tertinggal. (mj)