Flash News
   
Ukuran Huruf
Bookmark and Share

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sanitasi

MDGsPencapaian target MDGs di bidang sanitasi memerlukan kebijakan dan strategi. Pemerintah hingga kini telah memiliki peta jalan pembangunan sanitasi guna mencapai target “Menurunkan  hingga  separuhnya  proporsi  penduduk  tanpa  akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2015”.

Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyebut:

Dalam meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak, kebijakan ke depan diarahkan pada peningkatan investasi pengelolaan sistem air limbah terpusat dan penyediaan sanitasi berbasis masyarakat dengan fokus pelayanan bagi masyarakat miskin. Investasi tersebut diberikan untuk pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat skala kota (off-site), pembangunan sistem sanitasi setempat (on-site) dan juga pengembangan dan perbaikan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).

Untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan layanan sanitasi, saat ini pemerintah melakukan terobosan melalui peluncuran Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2014 yang menekankan bahwa sanitasi adalah urusan bersama seluruh pihak baik pemerintah, swasta, donor, dan masyarakat. Sementara itu, DAK bidang sanitasi digunakan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi di daerah padat perkotaan, melalui pendekatan sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS).

Selanjutnya, untuk memastikan kualitas air minum dan sanitasi di samping meningkatkan kesadaran masyarakat tentang artipenting air minum dan sanitasi yang layak, Kementerian Kesehatan akan meningkatkan pelaksanaan strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selama 2010-2014, yang bertujuan untuk menghilangkan praktik BAB di tempat terbuka pada akhir 2014.

Selain itu, kebijakan lainnya adalah menyediakan perangkat peraturan di tingkat Pusat dan/atau Daerah untuk mendukung pelayanan air minum dan sanitasi yang layak, melalui penambahan, revisi, maupun deregulasi peraturan perundang-undangan.

Bersamaan dengan itu pemerintah berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah sebagai bagian dari upaya peningkatan sosialisasi perilaku yang higienis bagi siswa sekolah dan penerapan prakƟ  k perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat.

Tak kalah pentingnya adalah meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi yang layak, melalui penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RIS-SPAM) sesuai prinsip-prinsip pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat maupun lembaga; penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang selaras dengan RIS-SPAM; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Di sisi kelembangaan, meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang layak melalui (a) penyusunan business plan, penerapan korporatisasi, pelaksanaan manajemen aset, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik yang dilakukan oleh institusi maupun masyarakat; (b) peningkatan kerja sama antarpemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan swasta, ataupun antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; (c) peningkatan keterkaitan antara sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah; dan (d) optimalisasi pemanfaatan sumber dana.

Di samping itu, peningkatan belanja investasi daerah untuk perbaikan akses air minum dan sanitasi yang difokuskan pada pelayanan bagi penduduk perkotaan terutama masyarakat miskin serta peningkatan iklim investasi yang mendukung pembangunan guna merangsang partisipasi  aktif sektor swasta dan masyarakat melalui KPS dan CSR; dan juga untuk pengembangan dan pemasaran pilihan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang tepat guna.

Untuk mempercepat pencapaian target MDGs tahun 2015, Presiden RI telah memberikan perhatian khusus dengan mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, khususnya tentang penyediaan air minum dan sanitasi yang layak. Hal ini telah sejalan dengan strategi nasional dalam RPJMN 2010-2014 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan partisipasi masyarakat. MJ